Info Detail
Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan
- Email fikes@unsoed.ac.id
- Telp. +62 281 6572772
Purwokerto – Penguatan sistem kesehatan tidak hanya membutuhkan peningkatan pelayanan, tetapi juga perencanaan pendanaan yang berbasis data dan bukti ilmiah. Menjawab kebutuhan tersebut, The 9th Biennial Scientific Meeting (BSM) Indonesian Health Economics Association (INAHEA) 2026 menyelenggarakan Pre-BSM Workshop “Penguatan Pendanaan Kesehatan di Daerah Berbasis Data” pada Kamis (23/7/2026) di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKes) Universitas Jenderal Soedirman. Workshop ini menghadirkan para akademisi, peneliti, praktisi kesehatan, dan pengambil kebijakan untuk memperkuat kapasitas dalam menyusun kebijakan pendanaan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Workshop menghadirkan dua narasumber yang berpengalaman di bidang ekonomi kesehatan dan kebijakan pembiayaan kesehatan, yaitu Dr. Hasbullah Thabrany, M.P.H., Dr.P.H., Ketua Umum Indonesian Health Economics Association (InaHEA), dan Dr. Ery Setiawan, S.K.M., M.E., Ph.D., AAK, Project Director Health System Insights.
Pada sesi pembuka, Dr. Hasbullah Thabrany mengajak peserta memahami konsep dasar pendanaan kesehatan melalui materi “Apa, Mengapa, dan Bagaimana Pendanaan Kesehatan”. Narasumber menjelaskan bahwa pendanaan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kesehatan untuk menjamin masyarakat tetap sehat maupun memperoleh pelayanan kesehatan saat sakit. Selain membahas prinsip dasar pendanaan kesehatan, peserta juga diajak memahami pembagian peran pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara jaminan kesehatan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya analisis pendanaan kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dr. Hasbullah menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan harus memenuhi empat prinsip utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ekuitas. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas program kesehatan berdasarkan besarnya beban penyakit, kebutuhan masyarakat, efektivitas intervensi, serta kemampuan pendanaan yang tersedia.
Dalam workshop ini juga dibahas bagaimana data epidemiologi, data pelayanan kesehatan, dan data pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk menghitung kebutuhan anggaran program kesehatan. Salah satu contoh yang digunakan adalah penyusunan kebutuhan pendanaan untuk eliminasi Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan mempertimbangkan berbagai alternatif intervensi seperti pengendalian vektor, imunisasi, hingga inovasi Wolbachia. Studi kasus tersebut menunjukkan bagaimana analisis berbasis data dapat digunakan untuk menentukan prioritas pendanaan yang paling rasional dan memberikan manfaat kesehatan terbesar bagi masyarakat.
Selain membahas kebutuhan pendanaan, narasumber juga menekankan pentingnya aspek ekuitas dalam kebijakan kesehatan. Peserta diperkenalkan pada berbagai metode pengukuran pemerataan pendanaan dan distribusi manfaat program kesehatan, termasuk pemanfaatan Kurva Lorenz, Indeks Gini, serta Indeks Konsentrasi untuk mengevaluasi apakah program kesehatan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Pada sesi berikutnya, Dr. Ery Setiawan memperkuat pembahasan mengenai pemanfaatan data daerah dalam proses evidence-informed policy making. Peserta diajak memahami bagaimana data kesehatan, data pembiayaan, serta hasil analisis dapat disusun menjadi rekomendasi kebijakan yang komunikatif dan mampu mendukung proses perencanaan daerah. Workshop berlangsung interaktif melalui diskusi berbagai tantangan implementasi pendanaan kesehatan di tingkat daerah, termasuk strategi memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi pada sektor kesehatan.
Melalui workshop ini, peserta memperoleh wawasan mengenai pentingnya penggunaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan pendanaan kesehatan, mulai dari identifikasi masalah kesehatan, perhitungan kebutuhan biaya, analisis efektivitas program, hingga penyusunan prioritas intervensi yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Sebagai bagian dari rangkaian Pre-BSM INAHEA 2026, workshop ini mempertegas komitmen Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman bersama Indonesian Health Economics Association (INAHEA) dalam mendorong penguatan kapasitas akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk mewujudkan sistem pendanaan kesehatan yang berbasis bukti, berkeadilan, serta mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia menuju pelayanan kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.