SOSIALISASI DAN DISKUSI PEMINATAN

Jurusan Kesehatan Masyarakat Unsoed– Sosialisasi dan Diskusi Peminatan 2016 merupakan salah satu program kerja Divisi Kesejahteraan Mahasiswa HIMA KBMKM Universitas Jenderal Soedirman. Bentuk kegiatan kegiatan ini yaitu, penyampaian materi pengantar 7 bidang peminatan yang ada di Jurusan Kesehatan Masyarakat Unsoed oleh masing – masing dosen pengampu dan sharing dengan alumni mengenai prospek kerja serta pengalaman kerja di ketujuh bidang tersebut.

Sosialisasi dan Diskusi Peminatan 2016 dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari 16 orang anggota HIMA KBMKM Unsoed. Peserta dari kegiatan tersebut ialah seluruh mahasiswa aktif semester 5 Jurusan Kesehatan Masyarakat dan dihadiri oleh 88 mahasiswa aktif semester 5 Jurusan Kesehatan Masyarakat Unsoed.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2016 bertempat di Ruang 4 Jurusan Kesehatan Masyarakat Unsoed. Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai peminatan yang akan diambil melalui sosialisasi secara umum dan diskusi dengan alumni.

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian pengantar Sosialisasi dan Diskusi Peminanatan oleh Ibu Agnes Fitria W., S.KM, M.Sc. Kemudian dilanjutkan secara beruntun penyampaian materi dari masing – masing pengampu 7 bidang peminatan yang disampaikan oleh Ibu Siti Masfiah, S.KM, M.Kes (Peminatan Promkes), Ibu Dian Anandari, S.KM, M.KM (Peminatan Biostat), Ibu Devi Octaviana, S.Si, M.Kes (Peminatan Epid), Bapak Arif Kurniawan, S.KM, M.Kes (Peminatan AKK), Ibu Nur Ulfah, S.KM, M.Si (Peminatan K3), Bapak Suratman, S.KM, M.Kes, Ph.D., Bapak Kuswanto S., S.KM, M.Kes (Peminatan Kesling) dan Bapak Drs. Bambang Haryadi, M.Kes (Peminatan Kespro).

Kegiatan selanjutnya adalah sharing  dengan alumni Jurusan Kesehatan Masyarakat Unsoed mengenai profesi yang dijalani sekarang serta pengalaman saat bekerja oleh tiga orang alumni yaitu Neto Andriyanto, S.KM., Adi Nugroho, S.KM yang bekerja sebagai Staff Seksi Pengendalian Penyakit (P2) Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga formasi Epidemiolog, sebagai Penanggung Jawab Program Surveilans dan Penanggung Jawab Program HIV/AIDS, dan Nur Utomo, S.KM., M.D yang bekerja sebagai First Medical Entomology in Port Health Office Class II of Banten.

Pada akhir kegiatan diadakan sesi kuisoner yang berguna sebagai bahan evaluasi program kerja Divisi Kesejahteraan Mahasiswa KBMKM ke depan.

World Tobacco Process and Machinery

Purwokerto-WTPM atau “World Tobacco Process and Machinery” merupakan pameran inovasi alat produksi rokok, yang akan dipamerkan pada 27-28 April 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, acara yang merupakan kelanjutan dari  WTA (World Tobacco Asia) pertama ditahun 2010, lalu diselenggarakan untuk yang kedua kali pada tahun 2012,  walaupun acara WTA 2012 berhasil ,akan tetapi banyak aksi penolakan acara tersebut sehingga panitia penyelenggara berjanji tidak akan ada acara serupa di Indonesia. Namun faktanya, tahun 2014 mereka mengingkari janjinya dan berniat mengadakan kembali acara tersebut dengan kedok berganti nama menjadi ITA (Inter Tobacco Asia) 2014 yang akan diselenggarakan di Bali. Atas aksi solidaritas dari para aktivis kontra, akhirnya acara batal diadakan , ketika panitia berniat memindahkan acara tersebut ke Jakarta, Gubernur Ahok menolak acara tersebut dengan tegas. Acara yang jika ditelisik , seperti acara rutin tiap 2 tahun. Menyadari bahwa rokok merupakan benda yang kotor dan industri tembakau di mata dunia merupakan industri yang terkucilkan , maka acara WTPM harus ditiadakan. Akan tetapi diluar dugaan, bahwa Gubernur Ahok justru menyetujui adanya acara WTPM tersebut di Jakarta pada 27-28 April 2016.

Kamis (14/04) HIMA KBMKM UNSOED melalui Divisi Keilmuan mengadakan Sharing Kajian berkaitan dengan diadakannya WTPM 2016 tersebut. Sharing yang dilakukan di Gazebo Jurusan Kesehatan Masyarakat UNSOED dihadiri beberapa pengurus HIMA KBMKM dan perwakilan non-pengurus HIMA KBMKM UNSOED, sharing kajian bertujuan memberikan pemahaman WTPM 2016 dan memberikan rekomendasi kepada advokat kesehatan serta menyebarluaskan informasi hasil kajian WTPM 2016. Masyarakat yang sebagian tidak mengetahui kondisi kesehatan saat ini, bahwa dari adanya peredaran rokok hampir di negeri ini sangat memprihatinkan, layaknya fenomena gunung es, jumlah kasus morbiditas dan mortalitas akibat peredaran rokok sudah banyak diketahui, akan tetapi tidak diketahui seberapa banyaknya lagi warga Indonesia yang dalam tubuhnya sebenarnya telah terdapat bibit penyakit seperti akibat asap rokok.

Perlu diketahui, acara WTPM ini bertentangan dengan PP. No. 109 Tahun 2012 Pasal 2 (2) yang terkait dengan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau dan melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Dari peraturan tersebut tidak bisa dipungkiri bilamana pameran tersebut dikunjungi oleh ibu hamil/anak-anak dan bahwa inovasi alat produksi rokok canggih tersebut yang termasuk perkembangan teknologi, jika diproyeksikan ke depannya selain bisa menyingkirkan pekerja/buruh yang bisa meningkatkan angka pengangguran di Indonesia dan alat produksi rokok tersebut mampu memperbanyak jumlah produksi rokok dalam waktu singkat dan ironisnya, seperti yang telah dikaji oleh kami, seluruh pelosok Indonesia akan ditutupi oleh rokok hasil inovasi alat tersebut dan akan ada penjualan alat produksi tersebut.

Berdasarkan data dari Kemenkes RI, pertumbuhan perokok muda dan wanita di Indonesia adalah sebesar 14% setiap tahunnya, bisa dibayangkan jika WTPM merupakan pameran inovasi alat produksi rokok, dimana alat tersebut bisa menggantikan buruh dan peredaran rokok semakin luas, karena adanya kecanggihan dari inovasi alat produksi rokok tersebut dan Riskesdas 2013, perokok aktif mulai dari usia 10 tahun keatas berjumlah 58.750.592 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 56.860.457 perokok laki-laki dan 1.890.135 perokok perempuan. Hal ini sangat kontradiktif dengan yang ada dalam UUD 1945 bahwa..”melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,…”. Jika acara WTPM 2016 tetap akan dilaksanakan, maka tidak bisa dijelaskan bahwa Indonesia di mata dunia dianggap memalukan, karena di mata dunia perindustrian tembakau adalah industri yang sangat dikucilkan.

Oleh karena itu, kami atas nama Keluarga Besar Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman “MENOLAK” diadakannya WTPM 2016 di Jakarta 27-28 April 2016 dengan beberapa alasan yakni:

  1. Berkembangnya industri tembakau, maka berkembangnya pula generasi muda yang apatis, tidak peduli, dan lemah kecerdasannya baik intelektual, emosional, maupun spiritual.
  2. WTPM 2016 bertentangan dengan PP No.109 Tahun 2012 pasal 2(2) dan kecanggihan dalam alat produksi rokok bisa menyingkirkan buruh pabrik, berdampak pada jumlah perokok yang semakin banyak dan tidak bisa terhitung lagi.
  3. Adanya WTPM, kedepannya berdampak bagi derajat kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa Indonesia semakin memburuk, kualitas bangsa Indonesia semakin terancam.

Maka, kami atas nama HIMA KBMKM UNSOED memberikan rekomendasi kepada rekan-rekan mahasiswa, lembaga advokasi, maupun LSM terutama dalam bidang kesehatan untuk tetap menyampaikan aspirasi penolakan acara WTPM 2016 di Jakarta dengan cara:

  1. Tetap mengkampanyekan petisi penolakan WTPM 2016 baik secara langsung turun ke masyarakat maupun sosial media.
  2. Tetap menyuarakan aspirasi kepada Gubernur Ahok untuk membatalkan acara tersebut, jika tetap bersikukuh ingin mengadakan, maka
  3. Menggalang aspirasi bersama secara integrasi dari seluruh elemen bidang kesehatan maupun LSM yang kontra acara tersebut untuk meminta dukungan Gubernur Ahok dalam membatalkan acara tersebut dan meminta komitmen atas cedera terhadap pergub DKI Jakarta No 50 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum kawasan dilarang merokok.

Diharapkan output sharing kajian ini dapat menjadi pemikiran untuk mengkritisi terhadap kontradiktif acara WTPM 2016, dan juga menghentikan keberlanjutan acara pameran industri rokok yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27-28 April 2016 serta dapat memberhentikan acara serupa untuk seterusnya. (Divisi Keilmuan HIMA KBMKM)

ISU KENAIKAN HARGA ROKOK

Purwokerto– Isu  kenaikan harga rokok hingga Rp50.000 ramai diperbincangkan belakangan ini. Salah satu yang melatarbelakangi isu kenaikan harga rokok tersebut adalah hasil penelitian Prof. Hasbullah Thabrany yang menunjukkan bahwa  72,3% perokok akan berhenti merokok jika harga rokok menjadi Rp 50.000,-.pada studi Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa Rp 50.000 adalah harga tertinggi yang sanggup dibeli perokok di Indonesia. Peneliti merekomendasikan untuk menaikkan harga rokok agar mencegah generasi muda Indonesia merokok. Dengan bantuan aktivis sosial media, isu tersebut menjadi viral di dunia maya dan meningkat tarafnya menjadi wacana nasional.

Rokok yang merupakan hasil olahan tembakau ini menjadi salah satu penyumbang cukai paling besar di Indonesia. Pemerintah juga menerapkan adanya pajak sin tax dimana hal itu merupakan pengenaan pajak konsumsi oleh pemerintah terhadap barang-barang tertentu dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi terhadap barang tersebut karena pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya adalah minuman keras dan rokok. Dana cukai rokok dari pajak tersebut dialokasikan untuk jaminan kesehatan nasional (JKN) dan menanggulangi orang-orang yang sakit karena rokok, akan tetapi kenyataannya di Indonesia  tidak hanya untuk kesehatan saja tapi juga untuk dana pembangunan. Dilihat dari sudut pandang kesehatan bahwa perilaku merokok adalah faktor risiko dari berbagai penyakit. Konsumsi rokok juga menimbulkan berbagai masalah yang kompleks, diantaranya adalah kerugian ekonomi akibat rokok, hilangnya produktivitas karena sakit, disabilitas, kematian, serta biaya berobat untuk berbagai penyakit terkait rokok.

Pemerintah sampai sekarang belum memiliki kebijakan terkait  menaikkan harga rokok sebesar itu. Yang ada hanyalah wacana untuk menaikkan harga cukai rokok yang berimbas pada kenaikan harga rokok juga. Namun, kenaikannya tidak akan sebesar wacana di atas, karena pemerintah pun terbentur aturan undang-undang  No. 39/2007 tentang perubahan atas UU No. 11/1995 tentang Cukai. yang membatasi kenaikan cukai rokok maksimal 275% dari harga produksi pabrik dan 57% dari harga eceran. Berikut isi pasal 5 ayat 1 UU No. 39/2007 tentang perubahan atas UU No. 11/1995 tentang Cukai yang menyebutkan besaran tarif cukai.

(1). Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

  1. untuk yang dibuat di Indonesia:
  2. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
  3. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
  4. untuk yang diimpor:
  5. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
  6. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Berdasarkan pasal di atas, kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 memang tidak sesuai dengan skema tersebut. Saat ini, harga eceran rokok paling tinggi adalah senilai Rp17.000/bungkus. Dengan demikian, seandainya harga dasar rokok setinggi-tingginya mencapai Rp17.000, maka tarif cukai senilai Rp9.690. Jika dijumlah, maka harga tertingginya hanya Rp26.690 per bungkus.

Ada beberapa dampak baik positif maupun negatif yang akan terjadi apabila harga rokok di Indonesia dinaikkan, diantaranya adalah:

  1. dampak positif :
  2. apabila harga rokok dinaikkan masyarakat menegah ke bawah otomatis tidak dapat menjangkau untuk membeli rokok sehingga hal tersebut akan menurunkan jumlah perokok aktif terutama di usia muda.
  3. pemerintah mendapatkan pemasukan dari kenaikan harga cukai tembakau yang dapat dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  4. dengan berkurangnya jumlah perokok aktif otomatis akan berkurang juga pencemaran lingkungan akibat asap rokok.
  5. dampak negatif :
  6. apabila harga rokok dinaikkan otomatis permintaan rokok akan menurun sehingga jumlah produksi juga akan menurun yang berakibat pada pengangguran pegawai pabrik rokok karena PHK.
  7. Untuk beberapa orang yang sudah mempunyai kebiasaan merokok, menghentikan itu tidaklah mudah. Apalagi rokok mengandung zat adiktif yang membuat konsumennya kecanduan. Antara kecanduan dan wacana harga rokok ini ada dua kemungkinan. Pertama, masyarakat menengah kebawah serta remaja yang notabenenya tidak mempunyai uang terlalu banyak, pasti akan tetap berusaha mengkonsumsi rokok. Apapun dan bagaimana pun caranya akan mereka lakukan. Dengan prinsip tersebut, kemungkinan kriminalitas pun akan meningkat. Kedua tingkat konsumsi rokok yang masih tinggi, akan membuka jalan atas beredarnya rokok ilegal. Buruknya, cukai rokok ilegal tidak akan masuk ke pendapatan negara.

Atas dasar kajian di atas maka seharusnya pemerintah :

  1. perlu mengakaji lebih dalam terkait dengan isu kenaikan harga rokok tersebut karena hal ini berkaitan dengan beberapa kepentingan tidak hanya dari kesehatan, ekonomi maupun budaya saja, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya sudah melalui tahap kajian yang mendalam agar tidak adanya pihak yang mesti dirugikan.
  2. pemerintah perlu menindaklanjuti hasil penelitian dari Prof. Hasbullah Thabrany terkait dengan keefektifan menaikkan harga rokok untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia.
  3. pemerintah perlu membuat regulasi yang adil agar kebijakan yang diambil nantinya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Oleh karena itu permasalahan rokok bukan masalah sederhana karena banyak faktor yang berkaitan serta kepentingan-kepentingan beberapa pihak mulai dari petani, industri sampai dengan kesehatan dan ekonomi. Kepentingan petani, kepentingan industri, kepentingan kesehatan, kepentingan buruh, kepentingan perekonomian negara dan masih banyak kepentingan lain lagi yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menaikkan harga rokok. Namun tak dapat dipungkiri juga bahwa pada akhirnya, disadari atau tidak, hal ihwal merokok di Indonesia bukan melulu mengenai perkara kesehatan dan ekonomi semata, ada dimensi budaya yang berperan sama pentingnya (Divisi Keilmuan HIMA KBMKM).